spot_img
Kamis, Oktober 6, 2022
spot_imgspot_img
BerandaNasionalSetelah Ramai Dugaan Pengelewengan Dana, Kemensos Cabut Izin ACT

Setelah Ramai Dugaan Pengelewengan Dana, Kemensos Cabut Izin ACT

NASIONAL, Topinfo: Setelah ramai diperbincangkan publik, atas penyewengan dana sumbangan. Kementerian Sosial (Kemensos) mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT), karena sudah melanggar pelaksanaan pemgumpulan sumbangan.

Menteri Sosial (Kemensos) Ad Interim Muhadjir Effendi mengatatakan alasan mencabut izin ACT dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial dan menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut.

“Pencabutan tersebut, diterbitkan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT).” ungakpnya

Muhadjir menjelaskan, langkah pencabutan izin tersebut, setelah pencarian fakta dan keterangan pihak ACT. Pelanggaran yang dilakukan ialah, adanya pemotongan dana sebesar 13,7 %. Padahal hal tersebut sudah melanggar ketentuan batasan maksimal pengumpulan sebesar 10%.

“Batas maksimal pembiayaan tersebut menerangkan bahwa, pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10%, dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan. Sebagaimana tercantum dalam, Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

Selanjutnya Muhadjir menjelaskan, pemerintah responsif terhadap hal-hal yang meresahkan masyarakat. Serta akan melakukan pencabutan izin-izin yayasan bilamana terdapat penyalahgunaan kembali, dalam memberikan efek jera, supaya tidak terulang kembali.

Sementara itu, Presiden ACT Ibnu Khajar, telah mengakui pihaknya mengambil 13,7% dari donasi yang terkumpul untuk biaya operasional gaji pegawai. Pemotongan tersebut, sudah dilakukan sejak 2017 hingga 2021.

“Kami sampaikan bahwa kami rata-rata operasional untuk gaji karyawan atau pegawai di ACT, sejak tahun 2017-2021 rata-rata diambil 13,7 persen dari kalkulasi dana yang terkumpul” Ucap ibnu Khajar

Presiden ACT Ibnu Khajar membenarkan, gaji petinggi ACT, mulai dari Rp.50 juta sampai, Rp 250 juta per bulan. Ketentuan gaji yang sangat fantastis tersebut, mulai diterapkan pada awal tahun 2021.

Ibnu Khajar juga menegaskan, yang perlu kami sampaikan untuk memahami posisi lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT), bukan lembaga amil zakat. ACT adalah NGO yang memiliki kapasitas penyaluran program, dan sudah berkiprah di 47 negara,” ucapnya.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments