asd

Berita Utama

Minggu, 21 Juli 2024
Minggu, Juli 21, 2024
spot_img

Resmi Ditandatangani, Berikut Beberapa Perubahan di UU Desa Terbaru

Nasional, Topinfo: Pada Kamis (25/04/2204) Presiden Republik Indonesia Jomp Widodo sudah menandatangani dokumen revisi Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Beberapa perubahan terbaru dalam UU Desa tersebut seperti masa jabatan kepala desa dan alokasi dana rehabilitasi.

Dalam UU Tentang Desa terbaru itu sudah mengatur terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dengan beberapa kriteria tertentu.

Seperti pada pasal 118 huruf e menyebutkan bahwasannya kepala desa yang masa jabatannya habis hingga Februari 2024 otomatis diperpanjang.

Untuk kepala desa yang masa jabatannya habis sebelum bulan Februari 2024, secara otomatis tidak akan mendapatkan perpanjangan.

Achmad Baidowi, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR menyampaikan bahwa semua ketentuan baru dalam UU Desa berlaku secara langsung setelah regulasi tersebut disahkan, begitupun dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa.

“Kepala desa yang saat ini masih menjabat secara otomatis akan diperpanjang masa jabatannya menjadi 8 tahun,” ungkapnya.

Terkait masa jabatan kepala desa yang baru, jika ada yang sudah menjabat selama dua tahun, maka otomatis jabatannya akan ditambah enam tahun, begitu juga seterusnya.

Untuk periodesasi, dalam revisi UU terbaru setiap kepala desa hanya mampu menjabat sebanyak dua periode dari yang sebelumnya tiga periode.

Selain masa jabatan, dalam UU Desa terbaru menyebutkan bahwa kepala desa akan menerima uang pensiun, untuk besaran nominalnya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Beberapa perubahan penting dalam UU Desa seperti sumber pendapatan desa, dan gaji kepala desa juga ikut berubah.

Untuk perubahan terkait sumber pendapatan desa ada pada alokasi dana desa, dari sebelumnya sebesar 10 persen dari dana perimbangan dalam APBD, berubah kini menjadi paling sedikit 10 persen dari alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil dalam APBD.

Selanjutnya terkait penambahan ketentuan dana konservasi dan rehabilitasi serta pemberian tunjangan pensiun kepala desa, badan permusyawaratan desa, dan perangkat desa.

Untuk gaji kepala desa ditetapkan berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2019 yang memberikan penghasilan tetap dan dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari alokasi dana desa (ADD) dengan besaran yang akan ditetapkan oleh bupati atau wali kota.

Terakhir, perubahan lainnya dalam UU Desa terbaru adalah meliputi syarat jumlah calon kepala desa dalam Pilkades serta ketentuan peralihan dan pemantauan undang-undang.

Dapatkan update berita terbaaru setiap hari dari Topinfo.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Topinfo News Update", caranya klik link https://t.me/topinfoid_update, kemudian klik join.

Bagikan artikel

RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

- Advertisment -
Google search engine
- Advertisment -
Google search engine