Sabtu, Januari 28, 2023
Google search engine

Lambat Proses Dugaan Kecurangan Verifikasi Parpol, DKPP Dikritik

Penulis:Ujang Nana

NASIONAL, Topinfo.id.id Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih mengkritik sikap DKPP yang lambat menindak lanjuti laporan dugaan kecurangan proses veriffikasi Parpol.

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih beranggotakan sejumlah LSM diantaranya, Perludem, ICW, CALS, KOPEL, NETGRIT, PSHK.

Kemudian ada juga AMAR Law Firm & Public Interest Law Office, FIK-Ornop, Themis Indonesia Law Firm, PUSaKO FH UNAND, Public Virtue Institute dan change.org.

Koalisi mengkritik sikap Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, karena diduga ada keucurangan KPU pada proses verifikasi partai politik peserta Pemilu 2024.

DKPP Lambat Menindaklanjuti Perkembangan Pelaporan

Padahal, koalisi menyatakan, Pasal 13 ayat (1) juncto ayat (7) juncto ayat (8) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI Nomor 1 Tahun 2021.

Pertaturan tersebut menjelaskan tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu telah menjelaskan secara rinci tahapan administrasi saat pelaporan dugaan pelanggaran kode etik.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu wajib memberitahukan perkembangan kepada pelapor maksimal 5 hari setelah dokumen diterima.

“Lambatnya DKPP memproses pelaporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu,” ungkap Koalisi Masyarakat Sipil Pemilu Bersiah, Senin (23/01/2023).

Koalisi juga menegaskan bahwa, sikap DKPP tersebut diduga melanggar Pasal 13 ayat (1) juncto ayat (7) juncto ayat (8) Peraturan DKPP tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu,” ungkap Koalisi.

“Alih-alih itu ditegakkan, sejak laporan dugaan kecurangan verifikasi partai politik disampaikan pada tanggal 21 Desember 2022,” ungkap Koalisi.

Diketahui bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu baru mengirimkan perkembangan pelaporan pada tanggal 5 Januari 2023.

Kaolisi memandang, sikap itu memperlihatkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai lembaga pengawas etik tidak profesional.

karena baru menginformasikan hasil pemeriksaan administrasi 11 hari setelah dokumen diterima. Padahal semestinya bertindak cepat dalam memeriksa dugaan pelanggaran kode etik ini.

Sebab, lanjut mereka, indikasi kecurangan pemilu yang dilakukan pimpinan KPU sudah terang benderang.

“Sejak Desember lalu hingga saat ini bukti terkait hal tersebut sudah berseliweran di tengah masyarakat, mulai dari kesaksian dari anggota KPUD, bukti dokumen, hingga rekaman suara Ketua KPU RI, jelas Koalisi

Jika melihat kondisi faktual, hal ini bukan permasalahan bisa atau tidak bisa melainkan mau atau tidak mau mengusutnya,” ungkap Koalisi.

DKPP Harusnya Bukan Bagian Kecurangan Pemilu

“Jangan sampai DKPP justru menjadi bagian yang ingin meredam kecurangan pemilu ini dengan melindungi pimpinan KPU RI,” lanjut mereka.

Koalisi juga memandang sikap lambat DKPP bisa berdampak pengucilan, kerentanan perlindungan dan gangguan terhadap rasa aman.

Serta keselamatan para pelapor serta pihak-pihak yang ingin menegakkan integritas pemilu.Pasalnya, menurut mereka, sangat mungkin terjadi langkah-langkah oleh oknum tertentu untuk membungkam.

Atau bahkan mengkondisikan para pihak agar tidak melanjutkan upaya-upaya mereka dalam mewujudkan keadilan dan menegakkan integritas pemilu.

Berangkat dari itu, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih mendesak DKPP bertindak cepat, profesional, dan independen dalam menangani pelaporan mengenai dugaan kecurangan tahapan verifikasi partai politik.

Kaolisi juga meminta DKPP segera menyidangkan pelaporan mengenai dugaan kecurangan tahapan verifikasi partai politik.

Terakhir, Koalisi meminta DKPP menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian tetap bagi terlapor yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar kode etik.

Dapatkan update berita terbaaru setiap hari dari Topinfo.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Topinfo News Update", caranya klik link https://t.me/topinfoid_update, kemudian klik join.

Bagikan artikel

RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_imgspot_img

Most Popular

Recent Comments