Sabtu, Januari 28, 2023
Google search engine

Kontroversi Pasal Zina KUHP, Menkumham Minta Turis Asing Tak Khawatir

Penulis:Ujang Nana

NASIONAL, Topinfo.id: Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly angkat bicara soal pasal zina KUHP yang baru disahkan. Dia menjelaskan pasal tersebut merupakan delik aduan.

Hal tersebut disampaikan, usai dirinya menjadi sorotan media asing. Yasonna mengatakan, yang berkembang terakhir ini ada mispersepsi tentang pasal Zina KUHP. Terutama yang dari luar, ungkap Yasonna di KJRI Jeddah, Rabu (7/17/2022).

“Misalnya tentang extra marital sex (sex di luar nikah) itu. Tampaknya pelintirannya terlalu jauh. Saya perlu sampaikan hubungan extra marital sex itu adalah delik aduan,” ucap Yasonna.

Yasonna menegaskan, tidak mungkin polisi langsung nangkap, kecuali aduan. Itupun dari keluarga terdekat, anak, suami dab istri. Hal ini di-blow up sedemikian rupa seolah siapa yang datang dengan yang tidak pasangannya.

“Urusan private itu bukan campur tangan kita. Kemudian di saat yang sama kita harus menjaga nilai Keindonesiaan kita,” ungkap Yasonna.

Yasonna menjelaskan kontroversi pasal zina KUHP, harus ada pengaduan. Jadi kalau orang Australia yang mau berlibur ke Bali sama-sama mereka mau satu kamar atau apakah urusan dia itu. Kecuali ada pengaduan dari orang tuanya dari Australia which is not their culture,” ungkap Yasonna.

Sedangkan Puan Maharani selaku Ketua DPR RI menyatakan KUHP yang baru masih salam tahap sosialisasi. Dia menyatakan ada masa transisi selama 3 tahun sebelum KUHP baru berlaku.

“Memang yang paling penting adalah menyosialisasikan lagi. Membaca kembali dan masih ada transisi. Bukan berarti ini disahkan langsung berlaku. Ini transisi 3 tahun dan baru berlaku 2025,” ucapnya

Sebelumnya, pemerintah Australia mengatakan bahwa pihaknya sedang mencari informasi lebih lanjut tentang langkah Indonesia untuk mengkriminalisasi seks di luar nikah.

Seiring dampak larangan tersebut terhadap wisatawan ke Bali dan wilayah-wilayah lain di Indonesia masih belum jelas.

“Kami memahami revisi ini belum akan berlaku sampai tiga tahun ke depan dan kami menunggu informasi lebih lanjut tentang bagaimana revisi yang akan ditafsirkan,” ungkap juru bicara Kementerian Luar Negeri Australia.

Dirinya juga menambahkan bahwa para pejabat akan secara teratur dan hati-hati menilai kembali risiko bagi warga Australia di luar negeri dan akan terus memantau situasi dengan cermat,” ungkap Jubir Australia

Pasal Zina KUHP Baru

KUHP baru meluaskan pasal-pasal yang belum sebelumnya diatur dalam KUHP buatan Belanda. Salah satunya soal pasangan kumpul kebo dan zina.

“Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II,” demikian bunyi pasal 412 ayat 1 KUHP baru yang dikutip detikcom, Rabu (7/12/2022).

Lalu, bisakah sembarangan orang menggerebek pasangan kumpul kebo? Jawabannya tidak.

Sebab, yang bisa mengadukan adalah suami/istri atau orang tua. Hal itu diatur dalam Pasal 412 ayat 2:

Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:

  1. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau

b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

Dapatkan update berita terbaaru setiap hari dari Topinfo.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Topinfo News Update", caranya klik link https://t.me/topinfoid_update, kemudian klik join.

Bagikan artikel

RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_imgspot_img

Most Popular

Recent Comments