NASIONAL, Topinfo: Menjelang pemilu 2024, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf, secara tegas menolak politik identitas. Mengingat politik identitas bisa menjadi sumber pemecah persatuan dan kesatuan bangsa.
Yahya Kholil Staquf selaku ketua PBNU mengatakan, PBNU akan melawan segala bentuk uoaya politik identitas. PBNU bersikap bukan hanya menentang. Apalagi hanya menolak, ungkap Yahya Kholil Staquf, Jombang, Jawa Timur, (24/10/2022).
Beliau sangat tidak setuju, terhadap semua pihak yang berupaya menggunakan agama sebagai senjata politik. Beliau juga berharap Pemilu 2024 mendatang bisa terpenggara secara demokrasi yang rasional. Maka dari itu pihaknya meminta kepada para pemilih nantinya bisa berpikir tentang catatan dari para kandidat dalam Pemilu 2024.
“Kami minta kepada para pemilih untuk berpikir tentang catatan-catatan dari para kandidat capres cawapresnya nanti dalam pemilu 2024 mendatang. Siapa yang kinerjanya lebih baik. Siapa yang integritasnya lebih baik. Siapa yang moralnya lebih baik. Tidak hanya sekedar identitas. Bukan memperalat agama. Bukan memperalat identitas primordial lainnya. Yermasuk memperalat NU, serta tempat-tempat ibadah. Yang seperti itu kami akan lawan,” katanya.
Sejumlah nama-nama Calon Presiden (Capres), jelang pemilu 2024 sudah ramai diperbincangkan. Bahkan, sudah ada partai yang menyatakan secara resmi siapa yang akan di usung sebagai Calon Presiden.
Partai Nasdem adalah salah satu yang sudah memutuskan mengusung Anies Baswedan sebagai Capresnya. Hal itu di deklarasikan dua pekan menjelang masa jabatannya habis sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sementara, pihak PSI juga di perkirakan akan mengusung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Meskipun PSI tidak memiliki kursi di DPR. PSI akan tetap mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memyampaikam pesan untuk penyelenggaraan Pemilu 2024. Beliau menggimbau untuk tidak mengganggu stabilitas ekonomi, sosial, politik dan keamanan nasional.
“Jangan sampai perhelatan politik di tahun 2024 mendatang, mengganggu stabilitas ekonomi. Serta stabilitas keamanan dan stabilitas sosial politik. Siapa pun capres dan cawapres yang akan dipilih, harus hati-hati karena akan mempimpin 273 juta rakyat Indonesia. Sehingga dalam penentuan capres dan cawapresnya nanti, harus hati-hati dengan kalkulasi tidak sembrono,” ungkap Jokowi.
