Kamis, Desember 8, 2022
Google search engine

Hari Ulang Tahun Jokowi, Mahasiswa Somasi RKUHP

NASIONAL, Topinfo: Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP, melakukan Aksi Unjuk Rasa Somasi RKUHP, yang bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Presiden Jokowi. Aksi tersebut digelar di kawasan Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Dalam aksi tersebut, sekaligus memberi peringatan untuk segera membuka draf terbaru Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Sebelum nantinya, disahkan dalam rapat paripurna DPR, bersama pihak pemerintah.

Bayu Satria Utomo, selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mengatakan, pada aksi kali ini, tidak hanya diikuti oleh mahasiswa UI saja. Akan tetapi di ikuti pula oleh mahasiswa lainnya yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP.

“Dalam aksi kali ini, kami ingin memberikan hadiah di hari ulang tahun Pak Presiden Jokowi, berupa Somasi RKUHP,” ungkapnya.

Isi dari pernyataan sikap memuat beberapa tuntutan yang telah dikaji oleh Aliansi Nasional Reformasi KUHP.

Pertama, mendesak Presiden dan DPR RI untuk membuka draf terbaru RKUHP dalam waktu dekat. Mengingat sampai saat ini, draf RKUHP belum bisa di akses oleh masyarakat luas.

“Selain dari pada itu, kami meminta pembahasan RKUHP dilakukan secara terbuka, serta mengutamakan tingkat partisipasi publik yang tunggi. Sebagaimana sudah menjadi prosedur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,” ujar Bayu.

Kedua, menuntut Presiden dan DPR RI untuk membahas ulang pasal-pasal RKUHP yang bermasalah, diantaranya Pasal 273 RKUHP dan Pasal 354 RKUHP.

“Pasal 273 RKUHP tersebut mengatur soal ancaman pidana penjara atau denda bagi orang yang penyelenggarakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu yang dapat mengakibatkan menganggu kepentingan umum, kericuhan atau huru-hara,” sambung bayu.

Bayu juga menjelaskan, pasal tersebut menjelaskan bahwa, masyarakat harus mendapatkan izin untuk melakukan pawai dan unjuk rasa atau demonstrasi.

Untuk terhindar dari ancaman pidana, hal ini diangggap bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang sebelumnya hanya mewajibkan pemberitahuan saja.

Kemudian Pasal 354 RKUHP mengatur soal ancaman pidana atau denda bagi orang yang melakukan penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara melalui sarana teknologi informasi.

Ketiga, Apabila Presiden dan DPR RI tidak kunjung memberikan akses secara transparan draf terbaru RKUHP ke publik. Serta menyatakan akan membahas pasal-pasal bermasalah di luar isu krusial, dengan tenggang waktu 7 x 24 jam sejak pernyataan sikap somasi RKUHP ini dibacakan.

“Maka, kami akan kembali turun ke jalan, dengan gelombang masa aksi yang lebih besar dibandingkan tahun 2019 lalu, Bila pernyataan Somasi RKUHP kami tak di kabulkan,” Pungkas Bayu.

Dapatkan update berita terbaaru setiap hari dari Topinfo.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Topinfo News Update", caranya klik link https://t.me/topinfoid_update, kemudian klik join.

Bagikan artikel

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments