Senin, Agustus 8, 2022
Google search engine
BerandaNasionalDiduga Menerima Gratifikasi, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik Lili Pintauli

Diduga Menerima Gratifikasi, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik Lili Pintauli

NASIONAL, Topinfo: Sidang Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli digelar oleh Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sidang etik digelar, setelah menerima laporan pelanggaran kode etik atas penerimaan gratifikasi, berupa tiket nonton MotoGP Mandalika dari PT Pertamina.

Sidang perdana terkait dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK tersebut, beragendakan pemeriksaan saksi dan terlapor. Sidang digelar di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Selasa (5/07/2022).

Syamsudin Haris selaku anggota Dewas KPK mengatakan, “Sidang etik bagi Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, seperti lazimnya sidang etik, dengan agenda pemeriksaan saksi dan terlapor,” ucap Haris.

“Sidang dijadwalkan hari ini, 5 Juli 2022 dan akan digelar secara tertutup. Dewas KPK juga menilai, dugaan pelanggaran kode etik Lili Pintauli, sudah cukup bukti. Untuk hasil dan putusannya akan disampaikan secara terbuka nanti” ujar Haris.

Tercantum dalam laporannya, Lili diduga menerima tiket nonton ajang balap MotoGP Mandalika dan fasilitas penginapan, dari PT Pertamina. Hal tersebut, merupakan bentuk gratifikasi yang dilarang diterima oleh unsur pimpinan KPK.

Tumpak Hatorangan selaku Ketua Dewas KPK menjelaskan, Lili Pintauli Siregar melakukan di duga melakukan pelanggaran kode etik. Karena dianggap, menyalahgunakan pengaruh selaku pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi. Ungkap tumpak

“Pelanggaran kode etik yang di maksud, berdasarkan pasal 4 ayat 2 Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 tahun 2020. Dalam peraturan tersebut, menjelaskan tentang penegakan kode etik dan pedoman perilaku KPK,” pungkasnya.

Dugaan Pelanggaran Kode Etik merupakan yang kedua kalinya Lili Pintauli menjalan sidang etik. Sebelumnya, Lili Pintauli pernah dilaporkan oleh mantan penyidik KPK Novel Baswedan dan mantan Direktur PJKAKI KPK Sujanarko ke Dewas KPK.

Mereka melaporkan Lili Pintauli, karena diduga melakukan pelanggaran etik. Dewas menilai, Lili Pintauli berhubungan langsung dengan pihak beperkara, dalam kasus eks Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.

Dalam kasus tersebut, Dewan Pengawas KPK menyatakan Lili Pantauli Siregar melanggar kode etik terhadap kasus Wali Kota Tanjung Balai M Syahrial, sehingga Lili mendapatkan vonis bersalah dan sanksi berupa potong gaji.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments