spot_img
Kamis, Oktober 6, 2022
spot_imgspot_img
BerandaNasionalBawaslu Beberkan Permasalahan Klasik Dalam Proses Pemilu

Bawaslu Beberkan Permasalahan Klasik Dalam Proses Pemilu

NASIONAL, Topinfo: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) beberkan persoalan klasik dalam penyelenggara pemilu. Kerap sering terjadi dari mulai, money politik atau politik uang, sampai mahar politik pada pencalonan.

Rahmat Bagja selaku Ketua Bawaslu RI mengatakan, bawaslu masih dihadapkan pada persoalan-persoalan klasik kepemiluan. Permasalahan dalam mengawal agenda elektoral 5 tahunan terjadi, yang pertama adalah politik uang. Kedua, mahar politik dalam pilkada. Ketiga politisai birokrasi, yang berakibat pada ketidaknetralan ASN dan pegawai pemerintahan non ASN, ungkap Bagja.

“Persoalan yang juga masih dalam sorotan yakni terkait ujaran kebencian dan isu SARA. Bahkan kampanye gelap sering kali terjadi di media sosial,” tutur Bagja.

Bagja juga mengaskan, semoga dalam beberapa bulan ke depan kita bisa menemukan formula untuk meredam atau minimal mereduksi berbagai persoalan, khususnya black campaign, politisasi sara, dan rumor dalam media sosial.

Diketahui rangkaian pemilu 2024 mendatang, masa kampanye hanya diberlakukan selama 75 hari. Hal Ini berarti, dalam penanganan pelanggaran semakin singkat. Persoalan lainnya adalah hambatan normatif penegakan pemilu, yang diakibatkan Ambigunya pasal UU Pemilu dan UU Pilkada.

Bagja juga mengingatkan, lebih bagus kiranya beberapa bulan kedepan, Sentra Gakkumdu sudah menemukan forumulasi permasalahan hambatan normatif. “Diperlukan formulasi yang tepat, untuk membuat tafsiran seragam. Hal ini dilakukan serempak dari tingkat RI sampai Kabupaken/Kota,” tutur Bagja.

Selain itu, Fadil Zumhana selaku Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan, pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, tidak menerangkan dan mencantumkan definisi yang dimaksud dengan tindak pidana pemilu.

“Akan tetapi hanya mengatur tentang ketentuan pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori tindak pidana pemilu, rumusan definisi tindak pidana pemilu. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 angka 2 peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian tindak pidana dan pemilihan umum yang menjelaskan bahwa tindak pidana pemilihan umum adalah tindak pidana pelanggaran. Dan atau kejahatan sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu dan peraturan bawaslu,” ungkap Jaksa Muda, Fadil Zumhana.

Fadil juga menjelaskan bahwa, kebijakan tentang penanganan temuan pelanggaran pemilihan umum memberikan pengertian tindak pidana pemilu, adalah tindakan pidana pelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu. “Hal ini sebagaimana telah diatur dalam undang-undang tentang pemilihan umum,” ungkapnya.

“Pasal 1 angka 38 Undang-undang Pemilu menyebutkan Sentra Gakkumdu adalah besar aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu. Sentra Gakumdu terdiri dari unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten. Kemudian Kepolisian RI, Kejaksaan RI dan Kejaksaan Tinggi Kejaksaan Negeri,” pungkas Fadil.


Editor: Fauzan B

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments