Kamis, Desember 8, 2022
Google search engine

Babak Baru Kasus Pemerkosaan di Kemenkop, Mahfud Md Buka Suara

Penulis:Ujang Nana

NASIONAL, Topinfo.id: Mahfud Md membuka babak baru kasus pemerkosaan di lingkungan pegawai Kemenkop. Kasus yang sudah ditutup itu dibuka lagi. Serta Menkop UKM menerima rekomendasi Tim Pencari Fakta.

Rapat tersebut, bertempat di Kantor Mahfud Md selaku Menteri Koordinator (Menko) Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam). Dalam rangka mengoreksi penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) yang diterbitkan oleh Polresta Bogor pada 18 Maret 2020.

Mahfud memimpin rapat dihadiri oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, Kejaksaan Agung, dan Kompolnas.

Babak baru kasus pemerkosaan tersebut, Diketahui dalam cuitan twiternya Mahfud Md mengatakan, semua sepakat, tak perlu praperadilan, cukup dengan gelar perkara khusus. SP3 dicabut, perkara dilanjutkan,” ungkap Mahfud.

Sebagaimana diberitakan, Kasus tersebut, dugaan pemerkosaan di lingkungan pegawai Kemenkop UKM ini terjadi pada 6 Desember 2019. Kasus itu disetop penyidikannya dan laporan atas kasus itu dicabut pihak korban.

Ada empat orang pegawai, dua di antaranya ASN atau PNS yang diduga terlibat tindak pelecehan seksual terhadap korban berinisial ND. Empat orangĀ terduga pelaku menerima hukuman disiplin berat, berupa penurunan jabatan satu tahun dan dua pegawai lainnya dijatuhi sanksi non-job.

Polisi menyetop kasus melalui surat perintah penghentian penyidikan Nomor : S.PPP/813.b/III/RES.1.24/2020 tertanggal 18 Maret 2020.

“Kita koreksi Polresta Bogor. Masa memperkosa ramai-ramai perkaranya dihentikan dengan SP3. Apalagi hanya dengan nikah pura-pura. Rapat uji perkara khusus di Polhukam, memutuskan kasus ini harus diteruskan,” ungkap Mahfud.

“Tak bisa ditutup dengan alasan yang dicari-cari dan tak sesuai hukum,” imbuhnya.

Kemudian Tim Pencari Fakta Independen kasus pelecehan seksual di lingkungan Kemenkop UKM, menyatakan sinkron dengan Mahfud Md. Tim Pencari Fakta Independen merekomendasikan hukuman, lebih berat untuk para pelaku terduga pemerkosaan.

Ratna Batara Munti selaku ketua Tim Independen mengatakan, salah satu rekomendasi kita adalah sanksinya harus dievaluasi, terutama bagi ASN sebagai terduga pelaku masih bekerja di lembaga ini, ungkap Ratna di kantor Kemenkop UKM, Jakarta, (22/11/2022).

“Kita rekomendasikan agar diperberat hukumannya. Dari semula penjatuhan satu tahun penurunan jabatan menjadi dipecat,” ungkap Ratna.

Tim Independen juga merekomendasikan pembubaran Majelis Kode Etik yang dibentuk pada 2020. Karena Majelis Kode Etik itu dinilai melakukan pelanggaran yang berdampak pada tidak beresnya proses kasus hukum perkara.

Tim Independen juga menuntut pembatalan rekomendasi beasiswa kepada pelaku.

Menkop UKM menerima rekomendasi

Teten Masduki menyetujui Menkop UKM menerima rekomendasi. Serta menegaskan agar seluruh rekomendasi yang disampaikan tim independen segera dilaksanakan dengan optimal.

Supaya kasus tersebut bisa segera tuntas. Berkeadilan bagi korban dan tidak terulang di kemudian hari. Menkop UKM pun turut mengapresiasi kerja keras dari seluruh tim independen yang dibentuknya.

“Dalam kesempatan ini, saya secara utuh dan menegaskan yang disampaikan. Dan sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Tim Independen yang telah bekerja secara cepat dan selesai sebelum target waktu yang ditentukan,” kata Teten Masduki.

Dapatkan update berita terbaaru setiap hari dari Topinfo.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Topinfo News Update", caranya klik link https://t.me/topinfoid_update, kemudian klik join.

Bagikan artikel

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments