INTERNASIONAL, Topinfo.id: Juru Bicara Kementrian Luar Negeri Ukraina Oleg Nikolenko menolak usulan perdamaian dengan Rusia yang diajukan oleh Menhan RI Prabowo Subianto
Diketahui Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto menyampaikan usulannya saat pertemuan di Singapura pada hari Sabtu, (03/06/2023).
Dirinya mengusulkan sejumlah rencana, termasuk gencatan senjata dan membangun zona demiliterisasi yang lokasinya mundur 15 kilometer dari posisi serangan masing-masing pihak.
Prabowo mengusulkan, zona demiliterisasi harus dipantau oleh pasukan penjaga perdamaian yang dikerahkan oleh PBB.
Selain itu, Dia juga menambahkan bahwa referendum PBB harus diadakan dalam rangka memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah yang disengketakan.
Namun, pihak Ukraina yang diwakili Nikolenko menegaskan tidak ada wilayah sengketa yang diperebutkan dua negara sehingga membutuhkan referendum. Menurutnya, jalan perdamaian satu-satunya adalah Rusia harus menarik pasukannya dari Ukraina.
“Tidak ada wilayah sengketa antara Ukraina dan Rusia untuk melakukan referendum di sana,” kata Nikolenko, Minggu (04/06/2023).
Ia juga menjelaskan bahwa pasukan Rusia telah melakukan kejahatan perang, kejahatan pada manusia dan genisida.
“Di wilayah pendudukan, pasukan Rusia melakukan kejahatan perang, kejahatan pada kemanusiaan dan genosida. Sekarang Rusia berusaha untuk mengganggu serangan balik Ukraina,” jelasnya.
Diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Moskow dan Kyiv tahun lalu. Saat itu, Jokowi menawarkan diri sebagai perantara untuk perdamaian dua negara.
Sementara itu, Josep Borrel Fontelles selaku perwakilan tinggi dan wakil presiden Komisi Eropa Uni Eropa memberikan pandangannya soal cara agar perang berakhir, yakni dengan memutus dukungan militer pada Ukraina, namun kedaulatan negara bakal jatuh.
Untuk itu, Fontelles menegaskan pihaknya tidak akan berhenti mendukung militer Ukraina. Sebab dia mengatakan jika itu yang terjadi, maka perdamaian hanya untuk pihak yang kuat.
