Menlu RI Minta Isu Perempuan Jadi Prioritas, Saat Bertemu Sekjen PBB

INTERNASIONAL, Topinfo.id: Menteri Luar Negeri RI (Menlu) Retno Marsudi minta isu perempuan jadi prioritas, saat menghadiri undangan Sekjen PBB di Doha, Qatar.

Diketahui, pertemuan tersebut awalnya  membahas perkembangan mengenai Afghanistan.

Untuk itu. Retno menegaskan Indonesia saat ini belum mengakui Taliban, Indonesia meminta agar isu hak-hak perempuan dijadikan prioritas untuk dibahas.

Hal itu disampaikan Menlu Retno dalam pertemuan di Doha bersama negara-negara yang selama ini aktif dalam isu Afghanistan.

Indonesia Delegasi ASEAN

Dari ASEAN hanya Indonesia, sementara dari Asia terdapat beberapa negara lain, seperti RRT, Jepang, India, Pakistan, dan negara-negara yang berbatasan dengan Afghanistan yang ikut dalam pertemuan.

Diketahui, pada 16 Maret 2023, DK PBB telah mengadopsi Resolusi 2679 (2023) yang meminta Sekjen PBB mempersiapkan independent assessment mengenai Afghanistan untuk disampaikan ke DK PBB tidak lebih dari 17 November 2023. Asesmen tersebut telah selesai dilakukan dan disampaikan ke DK PBB pada 9 November tahun lalu.

Secara garis besar, laporan/asesmen tersebut menyampaikan situasi Afghanistan saat ini, prioritas kunci yang dapat dilakukan dan rekomendasi termasuk bagaimana melakukan engagement, serta bagaimana dapat membantu rakyat Afghanistan.

Retno mengatakan pertemuan itu membahas bagaimana tindak lanjut dari asesmen tersebut. Pada pertemuan itu, Indonesia menyampaikan menyambut baik Laporan Sekjen PBB mengenai situasi Afghanistan, Indonesia menyoroti terkait situasi hak perempuan Afghanistan dan respons Taliban.

“Indonesia juga mencatat laporan mengenai situasi hak-hak perempuan Afghanistan yang disiapkan oleh UN Women, IOM, dan juga UNAMA. Indonesia juga mencatat respons yang diberikan oleh Taliban atau De Facto Authority (DFA) terhadap dua laporan tersebut,” kata Retno.

Dalam pertemuan itu, Retno juga menyampaikan dari laporan dan respons Taliban, tampak terdapat gap yang cukup lebar antara apa yang diharapkan masyarakat internasional dan stakeholders lain dengan apa yang dilakukan oleh DFA/Taliban saat ini. Dengan demikian, tantangan utama adalah bagaimana menjembatani gap tersebut.

Lebih lanjut, Retno menyebutkan, pada pertemuan itu, Indonesia menekankan pentingnya melakukan engagement. Namun saat ini Retno menegaskan Indonesia belum saatnya melakukan pengakuan.

“Indonesia menyampaikan bahwa mengenai engagement, Indonesia menekankan pentingnya engagement perlu terus dilakukan. Namun memang saat ini belum saatnya melakukan pengakuan,” katanya.

“Indonesia juga merujuk laporan UN Women yang mengatakan bahwa sejak berkuasa Agustus 2021, terdapat 50 dekrit Taliban yang mengikis hak-hak perempuan. Dan dekrit-dekrit tersebut tidak ada yang dibatalkan sampai saat ini,” ujar Retno.

Hak Perempuan di Afganistan

Retno juga menyoroti hak perempuan di Afghanistan. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia juga menyarankan agar isu perempuan harus disertakan menjadi prioritas dalam hubungan antara komunitas internasional dengan Taliban.

“Indonesia menyarankan bahwa isu perempuan harus terus disertakan sebagai salah satu prioritas dalam engagement komunitas internasional dengan Taliban. Dalam isu ini, penting bagi PBB untuk terus melakukan koordinasi dengan OKI,” katanya.

Dalam pernyataannya, Retno juga menyampaikan beberapa hal yang telah dilakukan Indonesia untuk membantu perempuan Afghanistan, yaitu:

• Pemberian beasiswa kepada perempuan Afghanistan. Inisiatif ini telah didukung oleh beberapa negara, antara lain Jepang, Norwegia, Belanda, UK, dan Kanada.
• Indonesia juga melakukan kerja sama dengan Qatar untuk memberikan beasiswa kepada warga Afghanistan.
• Indonesia juga memberikan capacity building mengenai financial literacy.
• Dan saat ini Indonesia sedang melakukan pembicaraan untuk membahas pengembangan kurikulum madrasah.

Retno juga menekankan Indonesia sepakat dengan rekomendasi Sekjen PBB terkait adanya penunjukan terhadap Utusan Khusus Sekjen PBB untuk isu Afghanistan. Namun utusan khusus yang ditunjuk harus dapat bekerja dan men-deliver pesan.

“Saya sampaikan masih terkait dengan engagement, pada prinsipnya Indonesia sepakat dengan rekomendasi Sekjen PBB mengenai penunjukan Utusan Khusus Sekjen PBB untuk isu Afghanistan. Yang perlu dipastikan adalah bahwa Utsus tersebut dapat bekerja dan deliver,” kata Retno.

“Ini adalah tantangan yang paling besar mengingat posisi Taliban yang tidak dapat menerima penunjukan Utusan Khusus tersebut. Jangan sampai Utusan Khusus dibentuk namun pada akhirnya tidak dapat bekerja,” ujarnya.

Retno juga berbicara mengenai pentingnya terus memberikan perhatian untuk membantu masyarakat Afghanistan.

Dirinya menyebut, Indonesia telah memberi bantuan berupa 10 juta dosis vaksin polio dan bantuan berupa mobile clinics, ambulans, dan suplai obat-obatan.

Kemudian Indonesia juga telah memberikan pelatihan mengenai Family Welfare program for Health Crisis Caused by Natural Disaster.