INTERNASIONAL, Topinfo.id: Maroko menyampaikan penundaan pertemuan dengan sekutu Arab yakni Israel, yang semula akan di selenggarakan pada musim panas ini.
Diketahui penundaan tersebut, merupakan tanggapan atas pertumpahan darah yang terjadi di Tepi Barat Palestina.
Sebelumnya, pertemuan tahunan antara Israel dengan sekutu Arab-nya mempertemukan menteri luar negeri Israel dan para diplomat tertinggi dari Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab, serta Maroko.
“Ada upaya untuk mengaturnya selama musim panas. Sayangnya, ada konteks politik yang dapat mencegah pertemuan ini membuahkan hasil yang kami harapkan,” kata Bourita.
Pihaknya sedang berupaya untuk menormalisasi hubungannya dengan Israel pada Desember 2020 sebagai bagian dari kesepakatan untuk membuat Amerika Serikat mengakui aneksasi sepihaknya atas Sahara Barat yang disengketakan.
PBB Khawatir Kekerasan di Tepi Barat Bisa Makin Tak Terkendali
Rentetan aksi kekerasan yang marak baru-baru ini di wilayah Tepi Barat dikhawatirkan akan menjadi makin tak terkendali. Sedikitnya 18 orang tewas dalam rentetan serangan oleh warga Palestina atau pemukim Yahudi, atau dalam penembakan oleh tentara Israel dalam sepekan ini.
“Pembunuhan dan aksi kekerasan terbaru, bersama dengan retorika penghasutan. Hal ini hanya akan mendorong orang-orang Israel dan Palestina semakin dalam ke jurang,” sebut Kepala HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Volker Turk.
Sepanjang tahun ini, Volker Turk menyebut lebih dari 200 orang tewas dalam rentetan kekerasan terkait konflik Palestina, dengan sebagian besar merupakan warga Palestina.
Kekerasan mematikan berkobar dalam beberapa hari terakhir di wilayah Tepi Barat bagian utara. Serta yang menjadi markas kelompok bersenjata Palestina di mana laaannya semakin meningkatkan operasi militernya.
“Israel harus segera mengatur ulang kebijakan dan tindakannya di Tepi Barat yang diduduki, sesuai dengan standar HAM internasional, termasuk melindungi dan menghormati hak untuk hidup,” ungkap Turk.
“Sebagai kekuatan pendudukan, Israel juga memiliki kewajiban di bawah hukum kemanusiaan internasional. Hal ini bertujuan untuk memastikan ketertiban dan keamanan publik di wilayah pendudukan khusisnya Palestina dan Maroko,” pungkasnya.
