INTERNASIONAL, Topinfo.id Mahkamah Pidana Internasional telah menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin pada Jumat, (18/03/2023).
Hal ini menimbulkan penolakan keras pihak moskow, salah satunya Juru bicara Kremlin Dmitry. Dirinya mengatakan bahwa putusan penangkapan tersebut batal secara hukum.
“Rusia, seperti sejumlah negara lain, tidak mengakui yurisdiksi pengadilan ini. Ketika dilihat dari sudut pandang hukum, keputusan pengadilan ini batal,” ungkap juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, Sabtu (18/03/2023).
Surat Penangkapan Tidak Ada Artinya Bagi Rusia
Mantan Presiden Rusia sekaligus sekutu dekat Putin, Dmitry Medvedev, membandingkan surat perintah itu dengan kertas toilet. Sementara juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova mengatakan itu tidak ada artinya bagi Rusia.
Kemudian Karim Khan selaku jaksa mahkamah pidana internasional mengatakan, ada begitu banyak contoh orang yang mengira mereka berada di luar jangkauan hukum.
“Lihatlah Slobodan Milosevic atau Charles Taylor atau Radovan, Karadzic atau Ratko Mladic,” ungkap Karim Khan.
Hal tersebut, mengacu pada serangkaian penjahat perang dari bekas Yugoslavia, dan mantan Presiden Liberia Taylor yang berhasil diadili.
Surat perintah penangkapan datang sehari setelah penyelidik PBB mengatakan pemindahan paksa dan deportasi anak-anak Ukraina ke daerah-daerah di bawah kendali Rusia merupakan kejahatan perang.
Para penyelidik mengatakan orang tua dan anak-anak telah berbicara tentang anak-anak yang diberi tahu oleh dinas sosial Rusia bahwa mereka akan ditempatkan di keluarga asuh atau diadopsi.
Baik Rusia maupun Ukraina bukan anggota Mahkamah Pidana Internasional, tetapi Kyiv telah menerima yurisdiksi pengadilan dan bekerja sama dengan kantor Khan.
Akan tetapi Rusia membantah tuduhan kejahatan perang oleh pasukannya. Para ahli mengatakan kecil kemungkinannya akan menyerahkan tersangka.
Kemudian hakim Mahkamah Internasional menyatakan ada alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa Putin memikul tanggung jawab pidana individu atas kejahatan perang tersebut.
Hubungan Baru Rusia-China
Diketahui sebelumnya, Beijing dan Moskow mengumumkan bahwa Presiden China sekaligus sekutu strategis Rusia, Xi Jinping, akan berada di Rusia minggu depan. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menandatangani perjanjian yang mengantarkan era baru hubungan.
Hal tersebut membuat Amerika Serikat menuduh China mempertimbangkan pengiriman senjata untuk mendukung kampanye Rusia. Jelas klaim sepihak ini dibantah keras oleh Beijing.
.){kind=link}