INTERNASIONAL, Topinfo.id: Bank Dunia (Word Bank) menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem di Republik Indonesia (RI) berhasil di turunkan menjadi 1,5%.
Pendapat Bank Dunia tersebut, diukur berdasarkan Paritas Daya Beli (PPP) pada 2011 sebesar US$ 1,9 per kapita per hari. Sehingga turun menjadi 1,5% pada 2022.
Diketahui, Bank Dunia menyampaikan pendapatnya dalam agenda Indonesia Poverty Assessment: Pathways Towards Economic Security.
“Kemiskinan ekstrem yang diukur berdasarkan PPP pada tahun 2011 sebesar US$ 1,9 turun menjadi 1,5% pada 2022,” ungkap Bank Dunia dalam laporannya, Selasa (09/05/2023).
Indonesia pun, menurut Bank Dunia dapat melanjutkan dan mempercepat upaya pengentasan kemiskinan bagi segmen penduduk yang lebih besar, sesuai dengan cita-citanya untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045.
Kendati demikian, menurut Bank Dunia, Indonesia perlu untuk menetapkan sasaran yang lebih tinggi untuk meningkatkan kehidupan sepertiga penduduk Indonesia yang secara ekonomi masih tidak aman. Misalnya dengan mengubah pengukuran PPP menjadi US$ 3,2 per hari.
Peralihan PPP menjadi US$ 3,2 per hari akan berdampak bukan hanya pada jumlah orang miskin, melainkan juga profil mereka, misalnya dengan masuknya lebih banyak pekerja di luar sektor pertanian.
Untuk diketahui, Bank Dunia menaikkan garis kemiskinan ekstrem dari US$ 1,9 menjadi US$ 2,15 per kapita per hari. Sementara itu, batas kelas penghasilan menengah bawah dinaikkan dari US$ 3,2 menjadi US$ 3,65 per kapita per hari.
Sedangkan, untuk batas penghasilan kelas menengah ke atas dinaikkan dari US$ 5,5 menjadi US$ 6,58 per kapita per hari.
Indonesia Negara Menengah Keatas
Indonesia, sebagai calon negara berpenghasilan menengah ke atas dan perlu memperluas fokusnya di luar kemiskinan ekstrem. Hal ini dilakukan dengan cara keluar dari garis kemiskinan US$ 1,9 per kapita per hari ke garis yang lebih tinggi.
“Fokusnya juga harus mencakup rumah tangga yang secara ekonomi tidak aman. Jangan sampai rentan jatuh kembali ke dalam kesmikinan,” tulis Bank Dunia.
Untuk itu, perlu kebijakan supaya memperluas tidak hanya menargetkan penduduk yang sangat miskin. Akan tetapi menjadi strategi pertumbuhan yang inklusif. Agar rumah tangga miskin dapat mencapai keamanan ekonomi.
Pihaknya menilai, pendekatan multi cabang dapat dilakukan untuk bisa mencapai ambisi tersebut. Caranya dengan menciptakan peluang yang lebih baik. Supaya mampu melindungi rumah tangga dari kemiskinan. Serta mendanai investasi yang berpihak pada rakyat miskin.
Menciptakan peluang yang lebih baik, misalnya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Kebijakan, misalnya dapat meningkatkan jenjang dan kualitas pendidikan menengah dan khususnya pendidikan tinggi, serta meningkatkan investasi pada pelatihan-pelatihan teknis dan kejujuran,” jelas Bank Dunia.
Selain itu, dengan membiayai investasi yang berpihak pada penduduk miskin, seperti peninjauan kembali kebijakan subsidi energi dan pertanian. Hal ini tentu dapat meningkatkan pendapatan pemerintah dan bisa dengan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN).
Kemudian peningkatan kapasitas pemerintah daerah khususnya di bidang pengelolaan belanja daerah, dapat membantu memperbaiki kualitas pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
“Hal ini khususnya penting dalam konteks daerah terpencil dan tertinggi. Serta memiliki kapasitas terendah, sehingga menunjukkan capaian modal manusia yang sangat rendah,” jelas Bank Dunia.
 menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem di Republik Indonesia (RI) berhasil di turunkan menjadi 1,5%.){kind=link}