DAERAH, Topinfo.id: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah menerbitkan Surat Edaran (SE) yang melarang ASN untuk meminta maupun menerima THR dari pihak mana pun.
Keputusan ini diambil menyusul maraknya surat permohonan THR yang diajukan oleh berbagai Ormas dan LSM kepada lembaga pemerintah maupun perusahaan swasta.
“Kami tegaskan bahwa hari ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengeluarkan edaran resmi terkait larangan ini,” ujar Gubernur Dedi Mulyadi, Selasa (18/03/2025).
Dalam SE tersebut, terdapat dua poin utama yang harus dipatuhi oleh seluruh pihak. Pertama, seluruh aparatur pemerintah di Provinsi Jawa Barat, mulai dari gubernur hingga perangkat RT dan RW, dilarang meminta atau memberikan THR kepada siapa pun dengan alasan apa pun.
Kedua, seluruh lembaga usaha, baik yang berada di bawah naungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun lembaga bisnis swasta, tidak diperkenankan memberikan THR kepada pihak mana pun dengan dalih apa pun.
Dedi Mulyadi menekankan pentingnya menjaga integritas dan semangat kebersamaan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri tanpa harus saling membebani.
“Mari kita rayakan Hari Raya Idul Fitri dengan tidak saling membebani. Jalani ibadah puasa Ramadan dengan penuh kekhusyukan. Jangan sampai kita ini aneh-aneh, saat puasa tidak puasa, tapi saat Lebaran malah sibuk mencari THR ke mana-mana,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk hidup lebih sederhana dan tidak memaksakan diri dalam merayakan Idul Fitri.
“Yuk kita jalani hidup ini dengan rileks-rileks saja, apa adanya,” pungkasnya.
 yang melarang ASN untuk meminta maupun menerima THR dari pihak mana pun.){kind=link}