DAERAH, Topinfo.id: Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI Jawa Barat (Jabar) mengkritisi terkait kebijakan efisiensi anggaran Presiden Prabowo.
Hal tersebut, disikapi usai Presiden Prabowo mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Penggunaan APBN dan APBD Tahun 2025.
Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Badko HMI jabar mengatakan kebijakan efisiensi Anggaran bertolak belakang dengan adanya Kabinet tambun atau gemuk di Pemerintahan Prabowo.
“Alih-alih menyongsong cita-cita bangsa Indonesia Emas Tahun 2045 tetapi hal itu kian hari hanya menjadi lip of service dan cerita imajinasi saja, karena pemerintah tidak serius untuk mencapai cita-cita itu,” ujar Bayu.
Menurutnya, pemekaran Kementerian dalam kabinet merah putih ini pasti selaras dengan kebutusan anggaran yang tinggi di tambah keperluan program presiden.
“Hal ini sangat kontradiktif ketika kita lihat negara lain contohnya Vietnam mereka dalam menghindari pembengkakan anggaran negara dengan melakukan pemangkasan kementerian,” ungkapnya.
“Sedangkan Pemerintah Indonesia malah bertindak sebaliknya efisiensi anggaran malah mengurangi pagu anggaran dalam sektor pendidikan bukan malah mengefisiensikan jumlah kabinet dalam struktur pemerintahan” ujarnya.
Dalam Kebijakan Efisiensi Anggaran Negara ini sektor pendidikan tak luput kena imbasnya dimana terjadinya pengurangan angaran pendidikan pada tahun 2025 ini sebesar 30.5 Triliun.
“Realisasi Anggaran Pendidikan Tahun 2024 ialah sebesar 463,1 Triliun (69,6%) yang itu masih dibawah anggaran seharusnya dari Pagu Anggaran 665 Triliun dari Anggaran Negara,” katanya.
Bagaimana negara ini mau mencapai puncak kejayaan ketika hal yang paling mendasar yakni pengembangan sumber daya manusia belum menjadi Prioritas Utama pemerintah presiden prabowo.
Selain itu, Ketua Umum HMI Badko Jabar, Siti Nurhayati mengatakan pihaknya mendukung program Makan Bergizi Gratis sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Tetapi pemerintah harus memastikan bahwa pemangkasan anggaran dilakukan secara proporsional dan tidak mengorbankan sektor esensial yang lebih luas. Jangan sampai alasan efisiensi justru membuat kualitas pendidikan sebagai epic sentrum pengembangan sumber daya manusia menjadi menurun. Ini perlu dievaluasi kebijakan yang nantinya membebani rakyat,” pungkasnya.
Tuntutan HMI Badko Jabar
Untuk itu Badko HMI Jawa Barat mendesak pemerintah untuk:
- Melakukan pemangkasan anggaran secara selektif dan transparan.
- Tidak memangkas anggaran sektor esensial seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan publik dan infrastruktur dasar.
- Menjamin bahwa kebijakan ini tidak mengurangi kualitas pembangunan baik dalam peningkatan sumber daya manusia, layanan publik dan terkait kepentingan kesejahteraan masyarakat.
 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI Jawa Barat (Jabar) mengkritisi terkait kebijakan efisiensi anggaran Presiden Prabowo.){kind=link}